Melawan Pungli: Tantangan dan Solusi di Tingkat RT dan RW

Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peran penting dalam melayani warganya, termasuk dalam urusan administrasi. Namun, kerap kali terjadi pungutan liar (pungli) yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pelayanan ini. Pungli terjadi saat warga memerlukan surat pengantar dari Ketua RT atau RW—sesuatu yang seharusnya menjadi tugas utama mereka.

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa pungutan biaya untuk surat pengantar di tingkat RT dan RW termasuk kategori pungli dan harus ditiadakan. “Membuat surat pengantar dan keperluan lain tidak boleh dipungut biaya karena itu adalah tugas dari pengurus RT dan RW,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, iuran berkala di lingkungan RT dan RW untuk kegiatan rutin harus berdasarkan kesepakatan masyarakat. Iuran tersebut harus digunakan untuk keperluan bersama, seperti kebersihan dan keamanan. Misalnya, iuran bulanan untuk kebersihan dan keamanan dapat dilakukan karena digunakan untuk membayar jasa terkait yang biasanya melibatkan pihak luar. “Di Semarang, Jawa Tengah, prinsipnya kebersihan dan keamanan harus bersama-sama, dan untuk menjaga lingkungannya juga,” tambahnya.

Mengatasi Pungutan Liar: Langkah-Langkah Konkret

Pungutan liar di tingkat RT dan RW sering memanfaatkan kewajiban warga untuk mendapatkan surat pengantar yang diperlukan untuk berbagai layanan publik. Oknum tertentu memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi, yang merugikan masyarakat luas.

Pengurus RT dan RW memiliki tugas sosial untuk menjaga lingkungan dan melayani warga tanpa memanfaatkan jabatan mereka untuk melakukan pungli. Komitmen bersama di lingkungan RW011 menunjukkan bahwa pengurus RT dan RW tidak melakukan pungutan liar meskipun warga kadang tidak keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bebas pungli dapat diterapkan dengan komitmen kuat dari semua pihak.

Solusi Mengatasi Pungli di Tingkat RT dan RW

1. Transparansi dan Sosialisasi
   • Pengurus RT dan RW harus menerapkan transparansi dalam segala bentuk pengurusan administrasi dan mengadakan sosialisasi mengenai tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat.
2. Pengawasan dan Pengaduan
   • Diperlukan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang serta saluran pengaduan bagi warga untuk melaporkan pungli tanpa takut akan represiasi.
3. Sanksi Tegas
   • Penerapan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan pungli akan memberikan efek jera dan menegakkan integritas pelayanan publik di tingkat RT dan RW.
4. Pelatihan dan Pendidikan
   • Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pengurus RT dan RW mengenai pentingnya pelayanan yang bebas pungli dan etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan praktik pungli di tingkat RT dan RW dapat dihilangkan, sehingga pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih baik dan transparan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan bebas dari pungutan liar.